Sorotan.id – Amerika Serikat dan China sepakat memberlakukan “Genjatan Perang Dagang” pada Senin (13/5/20250 selama 90 hari kedepan. Dimana Amerika Serikat menurunkan tarif kepada China dari 145 persen menjadi 30 persen. Kemudian China memberlakukan hal yang sama, dengan menurunkan tariff dari 125 persen menjadi 10 persen.
Genjatan Perang Dagang kedua Negara besar ini membawa hal positif bagi pasar global. Nilai tukar Dolar menguat dan bursa saham di berbagai Negara pun menghijau.
Namun dengan adanya kesepakatan Genjatan Perang Dagang AS – China ini, langkah Indonesia untuk memperbaiki tariff resiprokal atau tariff Trump belum terlihat. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto hanya memberikan komentar singkat saat ditanya wartawan terkait Genjatan Perang Dagang AS – China ini.
“Saat ini kita sedang nego, jadi sampai disitu saja,” ucap Airlangga di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (14/5/2025).
Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai kesepakatan ‘gencatan senjata’ dalam perang dagang Amerika Serikat-China perlu disambut dengan taktis oleh pemerintah Indonesia.
Kepala Departemen Makroekonomi Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan Indonesia perlu merespon genjatan perang dagang ini secara strategis agar berdampak bagi perekonomian dalam negeri.
Walaupun hanya memberikan sentiment positif jangka pendek bagi ekonomi global, termasuk Indonesia, terutama melalui penurunan tariff dan potensi pemulihan rantai pasok.
“Lebih penting adalah bagaimana Indonesia mampu merespons peluang ini secara terukur dan terarah. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton ketika negara lain mulai memanfaatkan celah pasar yang terbuka akibat relaksasi tarif tersebut,” ujar Rizal, Selasa (13/5/2025).
Rizal menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah Indonesia agar tidak hanya bersikap reaktif. Setidaknya tiga strategi utama untuk memaksimalkan peluang dari kesepakatan tersebut.
Pertama, perluasan akses pasar ekspor harus diimbangi dengan reformasi struktural, terutama di sektor logistik dan penguatan industrialisasi berbasis nilai tambah.
Kedua, diplomasi dagang perlu diarahkan pada penetrasi pasar nontradisional agar Indonesia tidak terus bergantung pada AS dan China.
Ketiga, strategi substitusi impor harus digencarkan, didukung dengan insentif fiskal dan kebijakan industri yang konsisten.
Rizal menegaskan bahwa tanpa upaya serius dan terencana dari pemerintah, kesepakatan dagang antara dua raksasa ekonomi dunia ini hanya akan memberi efek psikologis sementara tanpa dampak riil bagi perekonomian nasional.
“Di atas semua itu, stabilitas makroekonomi harus dijaga dengan kebijakan yang pro-investasi dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik,” pungkas Rizal.
Dalam pengumuman bersama pada Senin (13/5) waktu setempat, AS menyatakan akan menurunkan tarif tambahan terhadap produk asal China dari 145 persen menjadi 30 persen. Sebagai balasan, China juga memangkas tarif atas barang-barang asal AS dari 125 persen menjadi 10 persen. Kebijakan ini akan berlaku selama 90 hari.
Sumber : bisnis.com
