Sorotan.id – Walikota Padang Terpilih 2025-2030, Fadli Amran bakal melakukan terobosan besar di sektor Kesehatan dalam 100 hari masa kerjanya bersama Wakil Walikota terpilih, Maigus Nasir. Masyarakat Kota Padang yang ingin berobat cukup membawa KTP saja. Tanpa harus repot mengurus administrasi tambahan.
Rencana Terobosan ini sejalan dengan Visi Misi Fadli Amran – Maigus Nasir dalam Kampanye Pilkada 2024 Silam. Yang mana Fadli Amran – Maigus Nasir Berjanji menyelenggarakan Kesehatan gratis bagi seluruh Masyarakat Kota Padang.
Walaupun pasca pelantikan 20 Februari 2025 mendatang, Fadli Amran – Maigus Nasir harus dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang menyusun mekanismenya bersama stakeholder terkait, termasuk BPJS dan rumah sakit. Target kami, dalam 100 hari pertama pemerintahan, atau bahkan lebih cepat dalam satu bulan ini masyarakat sudah bisa menikmati layanan ini,” ujar Fadly, Senin (17/2/2025)
Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi repot mengurus dokumen administrasi tambahan atau menghadapi kendala biaya kesehatan. Fadly menegaskan bahwa setiap warga Kota Padang harus mendapatkan akses kesehatan yang layak, tanpa terkendala persoalan birokrasi.
Ia percaya bahwa kesehatan yang terjamin akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kota Padang yang lebih maju dan sejahtera.
“Kami berjanji akan segera menuntaskan program ini. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena kami bekerja keras agar layanan kesehatan yang lebih baik bisa segera dinikmati oleh semua warga Padang,” tutupnya.
Dengan langkah besar ini, Kota Padang bersiap memasuki era pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Tinggal menunggu realisasi dari janji besar ini akankah dalam 100 hari ke depan, masyarakat benar-benar bisa menikmati layanan kesehatan hanya dengan membawa KTP.
Selain sektor Kesehatan, Fadli – Maigus juga akan tetap focus pada program-program yang berdampak langsung pada Masyarakat. Efisiensi anggaran akan dilakukan secara selektif agar tidak merugikan pelayanan public.
“Kami akan membahas skema pemangkasan anggaran ini bersama DPRD Padang. Fokus utama adalah memastikan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat tetap berjalan, sementara belanja yang dianggap tidak esensial akan dievaluasi,” kata Fadly.
Sebagai contoh, Fadly mengingatkan kembali bagaimana pemerintah tetap bisa menjalankan program selama pandemi Covid-19 meskipun terjadi refocusing anggaran. Ia menegaskan bahwa situasi serupa bisa diterapkan dalam kondisi sekarang, dengan pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan terarah.
“Pemotongan anggaran tidak boleh membuat kita kehilangan arah. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap jadi prioritas. Kami akan bekerja sama dengan DPRD untuk menyusun skala prioritas, agar program yang benar-benar dibutuhkan bisa tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Fadly juga menekankan bahwa pemotongan anggaran harus dilakukan secara rasional, dengan memangkas pengeluaran yang dianggap boros. Pemerintahannya akan lebih fokus pada pencapaian visi-misi utama, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. (*)
