Sorotan.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meminta agar seluruh Posyandu di provinsi ini diperkuat dengan teknologi informasi, sehingga progres dari seluruh kegiatannya bisa terpantau secara daring.
“Kita punya 7.915 posyandu yang tersebar pada 1.265 desa/nagari/kelurahan pada 19 kabupaten/kota. Kalau semua diperkuat dengan IT maka programnya bisa dikawal dengan baik,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Sumbar di Padang, Kamis (15/6/2023).
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
Dalam Pokjanal itu, terdapat unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, perbankan, BUMN, hingga BUMD. Dengan komposisi kepengurusan itu, menurut Mahyeldi seharusnya tidak ada alasan program Posyandu di Sumbar tidak berjalan.
Pokjanal Sumbar diketuai oleh Sekdaprov, dengan wakil Asisten Pembangunan dan Kesra, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK. Kemudian Sekretarisnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dan sebagai Bendaharanya adalah Kepala Pembendaharaan dan Aset Sumbar.
Selain itu, masih ada belasan anggota yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, BUMN hingga BUMD. “Melihat susunan pengurusnya, seharusnya semua kegiatan Posyandu bisa berjalan maksimal. Apalagi jika ditunjang dengan teknologi informasi,” katanya.
Mahyeldi mengatakan, tugas Posyandu saat ini juga semakin berat. Selain tugas rutin, juga harus membantu menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi.
Saat ini jumlah Balita stunting di Sumbar mencapai 211 ribu orang. Namun karena sudah terdata by name by adress, program yang dibuat oleh Posyandu bisa lebih tepat sasaran.
Targetnya pada tahun 2024, sesuai target yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, angka stunting berada dibawah angka 14 persen.
Untuk merealisasikannya penting untuk membuat perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran. Evaluasi juga harus dilakukan mulai tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.
Sementara itu, PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Amriman, S.Pd.MM mengatakan, Rapat Koordinasi Pokjanal yang digelar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan stakeholer dalam melaksanakan program Pokjanal di Sumbar.
Rakor Pokjanal Sumbar tahun 2023 diikuti oleh 200 orang yang berasal dari Pokjanal Posyandu Provinsi Sumbar dan dari kabupaten/kota.
Hadir dalam Rakor Pokjanal Posyandu ini Direktur Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian
Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Ibu Dra. Rr. Dervy Diana, M.Si., Plt. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diwakili oleh Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya Kementerian Kesehatan RI Ibu Dra. Herawati, MA., Sekda Sumbar Hansastri, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi dan Plh. Kepala Dinas PMD Sumbar Amriman, S.Pd.MM.
