Sorotan.id – Ratusan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh gelar aksi damai ke DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pada Senin (11/4/2022) pagi.
Mahasiswa memberi waktu DPRD Kabupaten Limapuluh Kota 1×24 jam untuk menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi yaitu DPR-RI, jika tidak mahasiswa “mengancam” akan kembali turun dengan jumlah masa yang lebih banyak.
” Iya, kita desak ketua/pimpinan DPRD untuk segera membuat surat ke tingkat yang lebih tinggi terkait tuntutan kami yang mewakili masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, bila surat tidak sampai ke DPR-RI, mahasiswa akan turun lagi,” sebut Presiden BEM Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Ilham Afreza.
Aksi damai tersebut diterima lansung oleh Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, Wakil Ketua DPRD Wendi Candra, Anggota DPRD Khairul Apit, Sekretaris Daerah Widya Putra dan sejumlah kepala OPD.
Selain mendesak agar aspirasi mereka segera disampaikan, Perwakilan Mahasiswa juga mengajak Pimpinan DRPD, Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah untuk ikut menyampaikan aspirasi tersebut secara lisan dihadapan mahasiswa. Mereka meminta kedua orang tersebut naik ke mobil mahasiswa dan ikut membacakan tuntutan mahasiswa.
Dalam aksi Damai itu, mahasiswa juga membawa puluhan spanduk yang berisi “sindiran” terkait naiknya harga BBM, minyak goreng langka serta wacana penundaan Pemilu Serentak dan massa perpanjangan jabatan presiden jadi 3 periode.
“Cukup cukup sudah cukup 2 periode saja, tolak 3 periode” bunyi salah satu spanduk. Selain itu mahasiswa juga menampilkan Teatrikal dampak naiknya harga BBM. Dalam teatrikal itu, sejumlah mahasiswa menggambarkan aksi rumah tangga yang mengeluh akibat BBM, Minyak Goreng dan berbagai persoalan lainnya.
Berikut sejumlah tuntutan mahasiswa dalam aksi damai di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.
1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok dimasyarakat dan menyelesaikan permasalah ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang tejadi di Indonesia.
6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Makhruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra dihadapan ratusan mahasiswa mengapresiasi aksi yang digelar jika memang aksi yang digelar murni tanpa ditunggangi pihak manapun.
Politisi Gerindra itu menyebut akan menyampaikan aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah yang lebih tinggi, sebab hal yang disampaikan merupakan kewenangan Pemerintah yang lebih tinggi.
” Kami apresiasi aksi yang digelar ini jika tidak ditunggangi pihak manapun, meski untuk menindaklanjuti aspirasi ini bukan kewenangan kami namun tetap aspirasi mahasiswa ini akan kami sampaikan ke Pemerintah yang lebih tinggi,” ucap Deni.
Deni juga berharap kedepannya Bangsa Indonesia lebih baik. Selain Deni Asra, Ketua BEM dan Sekretaris Daerah, Widya Putra juga ikut menandatangani tuntutan mahasiswa sebanyak 6 point tersebut.(Vr)
