Sorotan.id – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memblokir sekitar 3.500 nomor polisi kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar) yang terindikasi menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Pemblokiran dilakukan sebagai langkah pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, mengatakan tindakan itu dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sistem digital yang mendeteksi adanya aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU.
“Kami sudah melakukan pemblokiran nopol kendaraan atau QR Code sejak awal tahun ini. Jumlahnya sekitar 3.500 kendaraan, baik pengguna Pertalite maupun Solar,” kata Fakhri Minggu (9/11/2025).
Fakhri menjelaskan, sistem digitalisasi Pertamina memungkinkan perusahaan memantau pola transaksi kendaraan di seluruh SPBU. Bila terdeteksi pembelian dengan volume besar dan frekuensi tidak wajar, QR Code kendaraan tersebut akan otomatis diblokir.
“Sistem kami bisa mengindikasikan adanya penyaluran yang tidak wajar, baik dari sisi volume maupun frekuensi transaksi. Itu yang menjadi dasar pemblokiran,” ujarnya.
Selain pemblokiran kendaraan, Pertamina juga menjatuhkan sanksi terhadap 54 SPBU di Sumbar yang melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran hingga penghentian pasokan BBM sementara selama 30 hari.
“Kami tegas terhadap lembaga penyalur. Sudah ada 54 SPBU yang kami beri pembinaan. Kalau melanggar berulang, pasokannya bisa kami hentikan sampai 30 hari,” tegas Fakhri.
Fakhri menambahkan, pemblokiran QR Code bersifat tetap sampai ada klarifikasi dari pemilik kendaraan. Masyarakat yang merasa tidak melakukan pelanggaran dapat mengajukan keberatan melalui Call Center Pertamina 135 untuk diverifikasi lebih lanjut.
Langkah ini, kata Fakhri, diharapkan bisa menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan serta memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
