Sorotan.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) atas kinerja yang cepat dan responsif dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Mendagri juga memuji kekompakan Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati dan wali kota dalam menghadapi situasi darurat.
“Koordinasi yang solid dan gerak cepat antara pemerintah daerah dengan TNI, Polri, serta unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Tito Karnavian.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di wilayah Sumatera, yang digelar secara daring dari Jakarta, Selasa (6/1/2026), dan diikuti para gubernur serta kepala perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga. Ia menekankan bahwa data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Pendataan harus dilakukan secara rinci, by name by address, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pendataan kerusakan rumah di Sumbar telah dilakukan dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami telah memfinalisasi data bersama bupati dan wali kota serta Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, total kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar meliputi 4.286 unit rusak berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, serta 750 unit rumah hanyut.
Terkait relokasi warga, Mahyeldi menegaskan bahwa penentuan lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan clear dengan bukti kepemilikan yang sah, serta memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
“Yang terpenting, lokasi relokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat terdampak dengan luas lahan minimal satu hektare,” tegasnya.
Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih berlangsung dengan melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Andalas (Unand), dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
