Sorotan.id – Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15.305.682.100 untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2025. Anggaran ini mencakup pembayaran tunggakan tahun sebelumnya sekaligus biaya premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang belum tercover.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, anggaran tersebut dibagi menjadi dua bagian utama.
Sebanyak Rp 2.597.684.200 akan digunakan untuk melunasi tunggakan pembayaran premi kepesertaan JKN pada tahun 2024, sementara sisanya sebesar Rp 12.707.997.900 dialokasikan untuk membayar premi JKN tahun 2025.
“Prioritas kami adalah memastikan kesinambungan layanan kesehatan masyarakat. Dengan melunasi tunggakan tahun lalu, kami memastikan bahwa seluruh warga tetap bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa terkendala administrasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi, Linda Faroza, menyampaikan, sinergi antara Pemko Bukittinggi , BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pelayanan. Hingga 2024, terdata 98,63 persen masyarakat Bukittinggi, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Anggaran Rp 15,3 M tahun ini, mampu membantu 28.587 masyarakat Kota Bukittinggi, yang terdiri atas 16.100 penerima Jamkesda (JKSS) dan 12.487 penerima Jaminan Kesehatan Bukittinggi Hebat.
“Diharapkan, program ini dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dan Kami juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Bukittinggi termasuk dengan memberikan dukungan tambahan pada fasilitas kesehatan yang ada,” ungkapnya.
